KECAMATANPRAGAAN.COM,PRAGAAN – Saat berkunjung ke desa Larangan Pereng, Kamis (18/01/2024), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Timur Taukhid mengatakan bahwa Prestasi yang diperoleh oleh desa Larangan Pereng karena desa ini bisa mengelola keuangan desa dengan good governance, sehingga bisa sesuai dengan tujuan pemberian keuangan untuk kemakmuran rakyat.
Mengukur kemakmuran rakyat, katanya ada 4 (empat) indikator.
Yang pertama, ukuran IPM (Indek pembangunan manusia). IPM adalah angka yang terbentuk dari seberapa besar alokasi dari anggaran desa untuk memberikan layanan dasar masyarakat aeperti kesehatan, pendidikan dan akses ekonomi kepada masyarakat.
“Pengelolaan keuangan desa ada alokasi kesehatan seperti untuk Polindes maupun Posyandu. Masyarakat akan sehat jika kesehatannya terjamin. Sehingga bisa beraktifitas, dan belajar dengan baik,” sebutnya.
Kalau kebutuhan gizi anak dipenuhi, tambahnya, maka tak akan ada stunting.
Selain itu, sebutnya, pengelolaan keuangan desa juga berpihak kepada pendidikan warga, sehingga di desa akan tumbuh orang yang pintar dan berakhlak budi, itu yang diharapkan pada masyarakat.
Dengan cara apa dilakukan, tanyanya, bisa dengan penganggaran pelatihan karang taruna, ada anggaran untuk perpustakaan, anggaran kursus atau beasiswa sehingga anak-anak desa bisa sekolah ke Jakarta.
“Paling tidak yang dibiayai desa adalah anak yang berprestasi. Bisa saja ada 5 terbaik dapat beasiswa dari desa. Tujuannya agar bisa membawa contoh bagi yang lainnya,” ujarnya.
Kita tidak tahu, barangkali dari anak kecil yang main kotoran di sawah itu lahir orang besar yang akan menjawab masa depan desa.
Lalu beliau menceritakan sisi sedih masa lalunya yang terpaksa harus jualan di waktu kecil karena ditinggal orang tuanya.
Kedua, tak kalah pentingnya juga ukuran pengelolaan keuangan desa itu setidaknya berpihak pada asas ekonomi untuk kemakmuran warga. Warga diajari untuk berusaha, diarahkan untuk memperoleh akses pembiayaan dari usahanya. Itu namanya membantu akses ekonomi. Beliau menyontohkan harga tembakau jika dijual daunnya harganya hanya 37 ribu, dijual rajangan bisa berkembang menjadi 70 ribu, tapi bayangkan setelah dijual dalam bentuk rokok pabrik harganya ratusan ribu, lebih mahal lagi.
“Kalau tiga hal ini, kesehatan, pendidikan dan ekonomi ini bisa dilakukan, maka kualitas desa kita terbilang tinggi dan meningkat prestasinya,” jelasnya.
Ketiga, ukuran kemakmuran warga itu bila keuangan desa dikelola untuk dapat mengurangi pengangguran masyarakat, dengan membuka lapangan pekerjaan di desa.
Keempat, pengelolaan keuangan dipandang baik jika mengarah kepada kemakmuran masyarakat, jika dapat mengurangi ketimpangan antar warga di desa. Di masyarakat ada warga yang kaya pakai mobil, ada yang hanya mampu pakai sepeda atau bahkan ada warga yang masih jalan kaki.
“Jika ketimpangan itu dapat diatasi, maka kemakmuran semakin baik. Caranya dengan menguatkan akses pendidikan dan ekonomi,” tuturnya.
Beliau yakin Kepala Desa yang ada di Pragaan atau dimanaoun mampu melakukan itu, karena Kepala Desa adalah orang-orang terbaik di desanya.
“Kalau ada keterbatasan Kepala Desa yang menyebabkan salah mengambil kebijakan, keterbatasan itu yang perlu diedukasi. Bukan Kepala Desanya yang dihujat.” Dawuhnya. (Zbr)
