Usai Dilantik, BPD Bersama Pemdes Aeng Panas Musyawarahkan APBDes 2020

oleh -33 Dilihat
Dokumentasi, Anggota BPD bersama Pemdes Aeng Panas Bahas APBDes 2020

Aeng Panas – Usai dilantik di pendopo Kantor Kecamatan Pragaan sebagai legislator desa, anggota BPD Aeng Panas langsung tancap gas merapatkan barisan dengan mitranya Pemerintah Desa guna membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan yang lebih adil dan merata ditingkat desa.

“Kita genjot bahasan APBDes agar segera dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh warga”, ujar Suhari anggota senior yang oleh rapat internal BPD disepakati sebagai Ketua BPD, pada hari Rabu (22/04/2020).

Sebagaimana dirinya, Kepala Desa Aeng Panas Muhammad Romli, SE ditengah rapat mengatakan bahwa rencana pembahasan APBDes sudah lama diinginkan, cuma karena belum ada BPD yang definitif sehingga pembahasan anggaran desa seolah mandeg karena tidak menemukan ruang legitimasi yang dibenarkan menurut peraturan perundangan.

Selain itu Kades Aeng Panas jebolan Ponpes Somber Anyar Pamekasan ini menuturkan pentingnya sinergitas dalam pembahasan aggaran agar mengesankan kesamaan langkah antara BPD dan Pemdes meski beda gerbong wadah.

“Perlu sinergitas dan keselarasan pembahasan antara BPD dengan Pemdes dalam memahami instrumen anggaran agar arah APBDes sesuai kebutuhan warga terutama untuk penanggulangan Covid dan pemberdayaan SDM”, tutur beliau disambut serius peserta rapat.

Kepala Desa yang punya semangat baja ini mengatakan bahwa APBDes di tahun pandemik ini diharapkan pemerintah pusat juga hadir untuk menangani Covid-19, padat karya dan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Inovasi Kecamatan Pragaan

BLT dimaksud, kata beliau diberikan kepada warga kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu pra kerja.

Obyeknya juga harus menyasar pada warga miskin yang kehilangan pekerjaan sebab kelesuan ekonomi secara global, juga untuk warga yang karena satu dan lain hal tidak terdata dengan baik maupun anggota keluarganya yang punya penyakit kronis atau menahun.

“Intinya obyek BLT ini untuk warga miskin yang pengaruh dampak Covid-19 baginya sangat memukul kehidupannya, sedang ia tak punya pilihan lain kecuali BLT untuk bertahan hidup”. Pungkasnya sekaligus bergegas menutup rapat. (Zbr/Badrul/KIM-KMAP).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.