KIMKARYAMAKMUR.COM, Pakamban Daya – Setelah melaksanakan Monetoring dan Evaluasi (Monev) Tahun Anggaran 2023 di desa Sentol Daya, Tim Monev Kecamatan Pragaan bertandang ke desa Pakamban Daya untuk melakukan pembinaan percepatan penyusunan anggaran APBDes 2023 dan evaluasi pelaksanaan DD ADD Tahun Anggaran 2022.
Kepala Desa Pakamban Daya diwakili Sekretaris Desa Moh. Ma’ruf menyampaikan permohonan maaf jika ada penyusunan perencanaan APBDes yang belum utuh direncanakan, kegiatan penyusunan masih terus dilakukan penyempurnaan.
Sementara itu, pengarahan yang disampaikan Kapolsek Prenduan yang diwakili Bapak Agus mengingatkan agar pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan rencana RAB DD ADD (Rincian Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) Tahun Anggaran 2022.
“Sesuaikan pelaksanaan DD ADD sesuai RAB APBDes. Kami tidak ingin pelaksanaan bermasalah sehingga berujung pada proses hukum. Kami sifatnya lakukan pembinaan dan evaluasi penyerapan,” jelasnya dalam pengarahan.
Pada saat yang sama Koramil Pragaan yang disampaikan oleh Penjabat Koramil Pragaan Abdul Salam mengatakan bahwa pihaknya diminta mengawal, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan APBDes agar sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami datang bukan mencari kesalahan, tapi lebih kepada pembinaan agar serapan anggaran sesuai dengan RAB APBDes yang ada,” jelasnya.
Beliau juga mengingatkan agar rencana APBDes Tahun Anggaran 2023 berorientasi pada pendirian atau pengembangan Bumdes.
“Upayakan agar anggaran APBDes sesuai petunjuk Perbub seperti penguatan BUMDes. Di study banding tempo hari kita belajar mengelola Bumdes agar menjadi kekuatan PADes untuk pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Selain peningkatan pengelolaan BUMDes pemerintah pusat juga mengharapkan ada program pengentasan stunting.
“Selain dalam bentuk pemberian makanan tambahan yang bergizi dan berimbang, juga agar di bentuk orang tua asuh agar kedepannya ada yang memikirkan Balita stunting,” jelasnya.
Beliau katakan bahwa secara keseluruhan Visi Indonesia 2045 mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia, pemerataan yang berkeadilan di semua bidang.
Camat Pragaan yang diwakili Bapak Haruji Shaleh pada kesempatan itu juga mengatakan bahwa evaluasi APBDes yang kami bina berkaitan dengan sejauh mana serapan DD ADD atau belanja lainnya yang termaktub di APBDes 2022, termasuk mengevaluasi pembayaran pajak pembelian barang dan jasa.
“Pelaksanaan kegiatan DD ADD harus dibuktikan dengan kwitansi, nota, pajak, gambar bahan maupun gambar pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan di desa.” Jelasnya. (Zbr/Hb).
