KIMKARYAMAKMUR.COM, Pakamban Laok – BLT atau yg dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa adalah bantuan jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, yang diberikan kepada warga miskin dan terdampak. Bantuan ini dalam aturannya tidak boleh doble dengan bantuan sosial lainnya.
Kepala Desa Pakamban Laok Muhlisin dalam sambutannya pada acara penyerahan BLT DD Rabu (08/06/2022) di kantor balai desa Pakamban Loak mengatakan bahwa BLT yang KPM (Keluarga Penerima Manfaat)-nya ditentukan di tingkat desa ini untuk pemerataan bantuan bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan lainnya.
Beliau menyadari bahwa sebagian masyarakat belum memahami maksud dan tujuan Pemerintah sehingga ingin memilih bantuan atau ingin mendapatkan beberapa bantuan sekaligus.
“Yang sudah mendapatkan bantuan beras, ada yang masih ingin memilih atau mendapatkan dobel bantuan uang dan beras. Mohon difahami bahwa aturan tidak boleh doble,” jelasnya.
Camat Pragaan yang diwakili bagian Kesra Ach. Subairi Karim mengatakan bahwa bantuan pemerintah itu untuk keadilan dan pemerataan, tidak boleh 1 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menerima bantuan doble. BLT tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan sosial lainya, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Kalau ada warga sudah dapat dari PKH, dapat BST maka tidak boleh dapat dana BLT dari DD. BLT DD ini jaring pengaman terakhir agar semua warga aman dari dampak pandemi,” jelasnya.
Selain itu beliau sampaikan bahwa BLT Desa adalah salah satu bentuk program pemerintah Indonesia untuk ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat miskin.
“Jangan gunakan BLT untuk membeli kebutuhan yang tidak pokok. Belikan beras, ikan dan lauk pauk untuk bertahan hidup minimal 3 bulan. Nanti tahap berikutnya dapat lagi sampai akhir tahun 2022,” jelasnya lagi.
Sementara itu PLT. Danramil Pragaan Abd. Salam dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan adanya BLT DD diharapkan bisa mempertahankan kebutuhan pangan keluarga, membantu beban keluarga, karena itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“BLT ini bisa membantu dan mengangkat keberadaan bapak ibu sekalian terutama hal ketahanan pangan keluarga. Pemerintah ingin warga miskin tidak boleh lapar,” ujarnya.
Beliau juga meminta warga ikut menjelaskan bahwa porsi pembangunan secara fisik berkurang, karena dananya sudah tergantikan ke jaring pengaman sosial BLT.
“Karena anggaran tergantikan ke BLT Desa, maka anggaran untuk fisik pembangunan dengan sendirinya berkurang. Harap dimaklumi,” jelasnya. (Zbr/Hb).
